WAMENA, 2 Juni 2026 – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wosuok Demianus Siep, mewakili Gubernur Papua Pegunungan secara resmi membuka Workshop Satu Data Papua Pegunungan dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Hotel Grand Baliem, Wamena. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari 2–4 Juni 2026.
Workshop dihadiri oleh PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan mewakili Gubernur, Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan, OPD dari delapan kabupaten, serta para narasumber yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Pj. Sekda, ditegaskan bahwa penguatan tata kelola data merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Sebagai provinsi yang masih muda, Papua Pegunungan membutuhkan data yang akurat, valid, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, data bukan sekadar angka dalam laporan atau komputer, tetapi merepresentasikan masyarakat, keluarga, kampung, dan kebutuhan riil warga. Oleh karena itu, pembangunan yang efektif harus didukung oleh data yang benar agar program pemerintah, bantuan sosial, dan pengelolaan anggaran dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pj. Sekda juga menekankan pentingnya pendataan Orang Asli Papua (OAP) berbasis by name by address (berdasarkan nama dan alamat) yang melibatkan Dukcapil, Bapperida, serta OPD terkait di seluruh kabupaten. Melalui sistem data yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan keakuratan jumlah OAP sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran yang tepat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, SH., M.AP, menyampaikan bahwa ketersediaan data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Implementasi Satu Data Papua Pegunungan diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan data yang terpadu, konsisten, dan dapat digunakan bersama oleh seluruh OPD.
Workshop ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, menyusun Rencana Aksi Satu Data Papua Pegunungan, membentuk Forum Satu Data Papua Pegunungan, serta melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data OAP berbasis by name by address di delapan kabupaten.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola data pembangunan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel guna mendukung percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Papua Pegunungan.
