JAYAPURA — Pemerintah Kabupaten Tolikara kembali memperluas jejaring publikasi dengan menggandeng sejumlah media massa. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama beberapa perusahaan pers, termasuk Cenderawasih Pos, TVRI, dan Jaya TV, dalam sebuah seremoni di Aula Graha Pena Papua, Selasa (31/3) malam.
Bupati Tolikara Willem Wandik hadir langsung dalam agenda tersebut, didampingi Sekretaris Daerah Yosua Noak Douw, Ketua TP PKK Elisabeth F. Wandik, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Digital (Komdigi) Tolikara, Derwes Jikwa. Penandatanganan ini menjadi kelanjutan kerja sama serupa yang sebelumnya telah dilakukan pada periode kepemimpinan yang sama.
Bupati Willem Wandik menilai kemitraan dengan media bukan sekadar sarana publikasi, tetapi juga bagian dari menjaga ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengapresiasi kontribusi media yang selama ini turut mengangkat berbagai program daerah.
“Kerja sama ini diharapkan terus berjalan dan semakin ditingkatkan,” kata Bupati Willem Wandik.
Di sisi lain, ia menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik publik. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis data.
“Informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan disinformasi. Di sinilah peran media dibutuhkan untuk meluruskan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Yosua Noak Douw menambahkan, karakter masyarakat Tolikara yang beragam dalam mengakses informasi menjadi pertimbangan penting dalam menjalin kerja sama lintas platform, baik media cetak maupun elektronik.
“Ada yang membaca, ada yang lebih banyak mendengar atau menonton. Karena itu, semua kanal harus dimaksimalkan,” katanya.
Menurut Sekda Yosua Douw, peran media juga krusial dalam merespons arus informasi yang tidak terverifikasi. Ia menekankan pentingnya kehadiran media arus utama sebagai penyeimbang.
“Informasi yang tidak jelas tidak boleh dibiarkan beredar tanpa klarifikasi,” ujarnya.
Kadis Komdigi Derwes Jikwa menyebut, kolaborasi dengan media menjadi instrumen penting dalam menyampaikan program dan capaian pembangunan kepada publik.
“Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh terkait kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Tolikara,” ujarnya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw, menilai langkah Pemkab Tolikara sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi. Ia menyebut tidak semua pemerintah daerah memiliki kesadaran serupa dalam membuka akses informasi kepada publik.
“Pemerintah bisa saja bekerja, tetapi tanpa publikasi, masyarakat tidak mengetahui hasilnya,” kata Lucky.
Ia juga menyoroti maraknya informasi di media sosial yang tidak melalui proses verifikasi jurnalistik. Dalam konteks itu, kehadiran media arus utama dinilai penting untuk menjaga akurasi dan kredibilitas informasi.
“Media memiliki standar, kode etik, serta proses cek dan ricek sebelum publikasi,” ujarnya. (Diskomdigi Tolikara)
