Oleh: Dr. Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev (Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDM Setda Kabupaten Tolikara)
Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Papua Pegunungan beberapa waktu lalu layak dibaca lebih dari sekadar agenda kenegaraan. Di wilayah yang selama puluhan tahun identik dengan keterisolasian dan ketimpangan pembangunan, kehadiran orang nomor dua di republik ini menghadirkan makna simbolik sekaligus reflektif. Papua Pegunungan yang kerap dipersepsikan jauh dari pusat kini menjadi ruang perhatian nasional, bukan hanya dalam peta administrasi, tetapi juga dalam kesadaran politik dan kebijakan negara.
Bagi masyarakat setempat, kunjungan tersebut bukan seremoni protokoler belaka. Ia menjadi simbol pengakuan dan pengharapan: bahwa negara hadir, melihat, dan mendengar. Kehadiran Wapres di tanah Pegunungan memulihkan rasa kepercayaan publik yang selama ini tergerus oleh jarak geografis, mahalnya biaya hidup, serta keterbatasan layanan dasar. Di titik ini, makna kehadiran negara tidak terletak pada pidato resmi atau barisan penyambutan, melainkan pada pesan psikologis yang menguatkan: Papua Pegunungan adalah bagian utuh dari Indonesia, bukan halaman belakang pembangunan.
Lebih jauh, kunjungan ini menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional di provinsi baru tersebut. Papua Pegunungan sedang berada pada fase krusial: membangun fondasi birokrasi, memperluas infrastruktur dasar, serta memastikan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat benar-benar menyentuh kampung-kampung. Penegasan Wapres bahwa pembangunan harus menukik hingga lapisan terdalam masyarakat menjadi pengingat penting bahwa orientasi pembangunan tidak boleh berhenti di pusat kota.
Jalan antarwilayah, akses layanan kesehatan hingga pelosok, serta pendidikan yang kontekstual bagi anak-anak suku Lani, Yali, Mee, Nduga, Damal, Hubula, dan komunitas lain harus menjadi prioritas nyata. Momentum ini membuka ruang bagi penguatan peran APBN, optimalisasi Dana Otonomi Khusus, serta sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah diingatkan bahwa peluang politik ini datang bersama tanggung jawab moral: membuktikan bahwa provinsi baru bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan instrumen percepatan kesejahteraan rakyat.
Kehadiran Wapres juga memantik harapan baru bagi relasi antara masyarakat Papua Pegunungan dan pemerintah pusat. Selama ini, dialog sering kali tersandera isu politik dan keamanan. Ketika pejabat negara hadir untuk mendengar secara langsung, terbuka peluang membangun komunikasi yang lebih setara dan manusiawi. Pembangunan ke depan tidak cukup bersifat sentralistik; ia harus memberi ruang bagi kearifan lokal, kepemimpinan adat, peran gereja, dan komunitas akar rumput.
Dalam konteks ini, pesan yang tersirat jelas: negara hadir untuk menopang, bukan menggantikan. Masyarakat lokal dan pemerintah daerah memiliki mandat untuk berinovasi, sementara pemerintah pusat memastikan dukungan kebijakan dan sumber daya. Sinergi inilah yang menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.
Tentu saja, satu kunjungan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan Papua Pegunungan. Jalan menuju kesejahteraan masih panjang, dengan tantangan kemiskinan struktural, keterbatasan akses, ketergantungan fiskal, dan kualitas sumber daya manusia. Namun sejarah pembangunan kerap bermula dari momentum-momentum simbolik yang menumbuhkan harapan dan kepercayaan.
Jika kunjungan ini diikuti dengan tata kelola dana yang transparan, kolaborasi lintas lembaga, inovasi kebijakan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, maka kehadiran Wapres akan dikenang bukan sebagai agenda protokoler, melainkan sebagai titik balik sejarah. Di sanalah makna terdalamnya: tanah yang jauh semakin dekat dengan pusat, dan rakyat yang lama menunggu kini menatap masa depan dengan keyakinan baru. Negara tidak hanya hadir dalam kata-kata, tetapi melangkah bersama rakyat Pegunungan Papua menuju perubahan yang nyata. (Diskomdigi Tolikara)
