Oleh: Dr. Imanuel Gurik, SE., M.Ec.Dev (Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDM Setda Kabupaten Tolikara)
Pemerintah Kabupaten Tolikara sedang melakukan lompatan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Untuk pertama kalinya, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempresentasikan Rencana Strategis (Renstra) mereka secara langsung di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran teknis lainnya. Langkah ini bukan sekadar perubahan prosedur, tetapi sebuah terobosan yang menandai lahirnya budaya baru dalam perencanaan pembangunan daerah.
Renstra bukanlah dokumen administratif belaka ia merupakan kompas pembangunan lima tahunan. Di banyak daerah, dokumen ini kerap disusun sekadarnya. Namun Tolikara memilih jalan berbeda: Renstra harus dipahami, dipresentasikan, diuji, dan akhirnya dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Jika kompas pembangunan itu bengkok, maka arah pembangunan juga akan bengkok. Karena itu Renstra tidak boleh hanya ditandatangani; Renstra harus benar-benar dipahami dan dipresentasikan sebagai bentuk komitmen,” demikian pokok pandangan yang saya sampaikan dalam forum tersebut.
Integrasikan Visi-Misi Secara Utuh dalam Perencanaan
Kebijakan presentasi Renstra memberi ruang bagi Kepala Daerah untuk memastikan keselarasan dokumen teknis OPD dengan visi dan misi pembangunan daerah. Forum ini memungkinkan evaluasi langsung terhadap apakah sasaran strategis RPJMD telah diterjemahkan dengan tepat ke dalam program dan indikator OPD.
Melalui forum akademis tersebut, Kepala Daerah dapat segera mengidentifikasi ketidaksinkronan antar-dokumen, sekaligus memberikan koreksi sejak awal. Dengan demikian, arah pembangunan lima tahunan bukan hanya dipahami di tataran konseptual, tetapi juga benar-benar diturunkan ke dalam rencana kerja operasional OPD.
Dorong Penguasaan Substansi dan Kualitas Kepemimpinan OPD
Kewajiban presentasi Renstra secara langsung juga mengubah paradigma lama. Renstra tidak lagi menjadi dokumen staf teknis; kini ia menjadi dokumen kepemimpinan. Setiap pimpinan OPD harus menguasai indikator, strategi, prioritas sektor, hingga risiko pembangunan yang akan dihadapi.
“Dalam forum presentasi, setiap pimpinan OPD dituntut memahami arah lima tahun ke depan. Ini memperkuat kualitas kepemimpinan sekaligus memastikan implementasi kebijakan di lapangan berjalan konsisten,” jelas saya dalam kesempatan tersebut.
Presentasi lintas-OPD juga menjadi ruang belajar bersama. OPD dengan penyusunan dokumen yang kuat dapat menjadi referensi bagi yang lain, sehingga kualitas Renstra meningkat secara kolektif.
Perkuat Budaya Kinerja dan Akuntabilitas
Kebijakan ini secara langsung memperkuat budaya kinerja birokrasi di Tolikara. Dengan menyampaikan Renstra secara terbuka, setiap pimpinan OPD menyatakan komitmen kinerjanya kepada kepala daerah dan publik.
“Komitmen yang disampaikan secara terbuka memiliki kekuatan moral yang besar. Dari sini kepala daerah bisa menilai kesiapan program, sumber daya manusia, kapasitas anggaran, hingga mitigasi risiko pembangunan.”
Langkah ini menjadi pondasi penting untuk peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus memperbaiki tata kelola pembangunan daerah secara keseluruhan.
Tradisi Baru dalam Transparansi dan Konsistensi Perencanaan
Presentasi Renstra menjadikan dokumen perencanaan sebagai “dokumen hidup” dibahas, diuji, dan diperbaiki bersama. Tidak ada lagi indikator yang dipilih tanpa dasar data, tidak ada lagi program yang tumpang tindih antar-OPD.
“Data harus akurat, indikator harus logis, dan program antar-OPD harus sinkron. Inilah standar baru yang kini dibangun di Tolikara,” saya sampaikan dalam forum evaluasi.
Dengan mekanisme ini, konsistensi antara RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD benar-benar dijaga. Tolikara sedang membangun tradisi akademis dalam proses perencanaan pemerintah daerah—sebuah hal yang jarang dilakukan di daerah lain.
Penguatan dari Para Pemangku Kebijakan
Kebijakan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari jajaran pimpinan daerah.
Sekda Tolikara, Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., MA, menyebut forum ini sebagai sejarah baru bagi Kabupaten Tolikara.
“Ini forum akademik yang memastikan seluruh OPD memahami arah pembangunan jangka panjang. Semua OPD kini memberi dukungan penuh terhadap visi-misi kepala daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tolikara, Yotam Wonda, SH., M.Si, menekankan pentingnya implementasi nyata dari dokumen yang telah disusun.
“Kami berharap Renstra dan RPJMD tidak berhenti pada janji politik, tetapi benar-benar diwujudkan di lapangan. Lima tahun ke depan harus ada perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rangkaian pembahasan Renstra yang dilakukan selama dua minggu merupakan langkah penting untuk memvalidasi kesesuaian visi-misi serta program unggulan kepala daerah. Seluruh dokumen kini benar-benar dipahami oleh pimpinan OPD dan jajaran stafnya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan sejak tahun pertama hingga tahun terakhir.
Model Nasional dari Tolikara
Di tingkat nasional, hanya sedikit daerah yang menerapkan mekanisme presentasi Renstra secara formal dan menyeluruh seperti ini. Karena itu, Tolikara berpotensi menjadi model reformasi birokrasi berbasis kinerja, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.
Jika konsisten dilaksanakan, Tolikara dapat menjadi salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan terbaik bukan hanya di regional Papua, tetapi juga sebagai rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
“Tolikara sedang bergerak maju. Presentasi Renstra membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil,” saya menutup opini ini. *
