Karubaga,WP– Pemerintah Kabupaten Tolikara di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik, S.Sos terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekonomi rakyat dari akar rumput. Salah satu program andalan yang kini menjadi perhatian luas adalah Program Koperasi Merah Putih, yang menjadi bagian nyata dari implementasi visi-misi Bupati dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari kampung menuju kota.
Melalui Program Koperasi Merah Putih, Pemkab Tolikara tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga fokus pada penguatan sistem ekonomi masyarakat desa. Wilayah Tolikara yang memiliki tantangan geografis cukup berat dan biaya logistik tinggi, mendorong hadirnya strategi alternatif. Koperasi dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, terutama dalam sektor pertanian, peternakan, hingga perdagangan hasil bumi.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos saat lounching Koperasi Merah Putih di hotel baliem pilamo senin,21 juli 2025 kemarin.
Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos didampingi Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Tolikara menyerahkan Akta Notaris secara simbolis kepada 2 orang mewakili 37 koperasi merah putih yang sudah terbentuk saat ini.
“Kami ingin masyarakat di kampung bisa mandiri secara ekonomi, tanpa terus-menerus tergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujar Bupati Willem Wandik.
Menurut Bupati Willem Wandik,S.Sos Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah usaha kolektif yang mampu mengatur produksi, distribusi, dan tata niaga hasil bumi masyarakat, seperti kopi, hortikultura, dan peternakan. Dengan pola ini, harga komoditas lokal bisa lebih stabil, dan masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas serta efisien.
Lebih dari itu, koperasi ini diharapkan menjadi “mesin penggerak” ekonomi desa, bukan hanya tempat simpan pinjam biasa, tetapi pusat kegiatan usaha rakyat.
Dikatakannya salah satu kendala utama warga desa adalah terbatasnya akses pada modal usaha. Untuk itu, kehadiran koperasi juga difungsikan sebagai “pompa uang” yang memberikan akses pembiayaan murah, gotong royong dalam usaha, hingga peluang kerja lebih luas bagi pemuda, perempuan, dan ibu rumah tangga.
“Kami ingin masyarakat bebas dari jeratan pinjaman rentenir yang bunganya tinggi. Koperasi adalah solusinya,” terang Bupati.
Program ini mendapat dukungan pendanaan besar dari berbagai sumber: APBN, APBD, hingga pinjaman dari bank-bank BUMN (Himbara). Namun, hanya koperasi yang terverifikasi dan memiliki akta notaris lengkap yang bisa mengakses dana ini.
Legalitas kelembagaan koperasi menjadi syarat utama agar program ini berjalan aman dan tepat sasaran. Pemkab Tolikara pun aktif memfasilitasi proses legalisasi koperasi secara cepat dan terbuka.
Hingga Juli 2025, Tolikara mencatat prestasi sebagai kabupaten dengan jumlah koperasi Merah Putih terbanyak yang sudah disahkan secara notaris di Provinsi Papua Pegunungan. Dari total koperasi yang ada, 37 di antaranya sudah memiliki akta resmi.
Keberhasilan ini berkat kerja cepat Dinas Koperasi & UMKM bersama para notaris, fasilitator, serta dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati.
“Tolikara hari ini menjadi model percontohan pengembangan koperasi di wilayah pegunungan yang secara geografis sulit diakses, tetapi bisa menunjukkan kemajuan luar biasa,” tegas Bupati Willem wandik.
Program Koperasi Merah Putih tidak hanya tentang administrasi kelembagaan, tetapi lebih dari itu—sebuah pendekatan strategis untuk membangun ekonomi struktural dari desa. Program ini memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk keluar dari ketimpangan ekonomi dan menjawab mahalnya harga kebutuhan pokok akibat keterisolasian wilayah.
“Jika program ini dijalankan terus dengan konsisten, Tolikara bisa menjadi pusat ekonomi pangan dan koperasi di Papua Pegunungan,” tutup Bupati Willem Wandik. (Diskominfo Tolikara)*
