Karubaga, WP— Pemerintah Kabupaten Tolikara resmi memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Bappeda Karubaga, Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Willem Wandik, S.Sos, didampingi Wakil Bupati Yotam Wonda, S.H., M.Si., dan Sekda Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., M.A.
Dalam sambutannya, Bupati Willem Wandik menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan “peta jalan strategis” yang menjadi kompas arah pembangunan lima tahun ke depan, sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“RPJMD yang kita susun hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan strategis yang akan menjadi kompas arah pembangunan Tolikara lima tahun ke depan,” ujarnya.
Visi yang diusung adalah “Terlaksananya Tolikara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, yang harus diterjemahkan seluruh OPD ke dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati memaparkan enam misi pembangunan, mulai dari penguatan Tolikara sebagai pusat kerohanian dan kebudayaan, pelestarian lingkungan selaras adat, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi dari kampung hingga kota, hingga pelayanan publik yang berkualitas. Sejumlah program unggulan turut diprioritaskan, antara lain pencetakan 50 doktor, 100 master, 1.000 sarjana, Program 1.000 Hari Kehidupan (HPK), pembukaan akses wilayah, hingga pembangunan kawasan pemerintahan terpadu berbasis teknologi informasi.
Bupati juga menyoroti capaian Tolikara yang menjadi kabupaten dengan jumlah terbanyak pendaftaran Koperasi Kampung Merah Putih di Papua Pegunungan, yakni 37 koperasi resmi.
“Kabupaten Tolikara patut bangga menjadi daerah dengan jumlah pendaftaran Koperasi Kampung Merah Putih terbanyak di Papua Pegunungan, sekaligus menjadi kabupaten pertama yang dikunjungi Dirjen Perumahan Perdesaan,” kata Bupati Willem Wandik.
Selain itu, Tolikara menjadi kabupaten pertama di provinsi yang mendapatkan kunjungan kerja Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR RI. Dalam kesempatan itu, Pemkab memutuskan mengadopsi local wisdom Suku Dani dalam pembangunan perumahan rakyat berbasis komunal.
Beberapa kerja sama strategis yang akan digarap meliputi penerbangan perintis dengan sejumlah maskapai, pengembangan SDM dengan Universitas Cenderawasih (Uncen), pengelolaan lingkungan bersama Universitas Papua (Unipa), hingga revitalisasi Bukit Doa di berbagai distrik. Bupati menekankan pentingnya pelibatan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam proses perencanaan agar aspirasi lokal terakomodasi.
“RPJMD ini adalah dokumen hidup—ikrar kepada Tuhan, rakyat, alam, dan warisan leluhur yang membimbing kita dalam bekerja dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Dengan kerja keras, sinergi, dan doa, saya yakin kita dapat mewujudkan Tolikara yang religius, berbudaya, mandiri, adil, dan sejahtera,” tegas Bupati Willem Wandik.
Sementara itu, Kepala Bappeda Tolikara, Elisabet Yulanda Flassy, S.E., M.M., menekankan pentingnya landasan hukum dalam penyusunan dokumen ini.
“Penyusunan RPJMD ini memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hingga Instruksi Mendagri tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa RPJMD disusun untuk memastikan arah pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“RPJMD Tolikara 2025–2029 disusun untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan Papua serta kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tambah Elisabet.
Musrenbang RPJMD ini dihadiri unsur legislatif, Forkopimda, pimpinan OPD, kepala distrik, tokoh adat, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan. (Diskominfo Tolikara)
